FAKTAAKTUAL.COM, BATAM – Hari ini, 5 Desember 2019. Hazhary sebagai Ketua DPD Pospera Penyerahan Laporan Kepada KOMNAS HAM RI, disambut Ketua Sub Komisi Pemantauan HAM Bapak Amirudin.
Sebelumnya, Rabu 4 Desember 2019, Pospera menyerahkan laporan terkait pencemaran laut dari tumpahan minyak mentah dan kotor, kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dijakarta.
Hazhary mengucapkan Terima kasih kepada Komnas HAM yang diwakili Ketua Sub Komisi Pemantauan HAM Bpk Amirudin. Delegasi Pospera disambut baik dan diberi support oleh Komnas HAM.
“Semoga musibah tumpahan limbah minyak di perbatasan NKRI ini bisa menemukan titik terang, dengan memanggil semua pihak-pihak terlibat, serta masyarakat bisa mendapatkan haknya sebagai ganti rugi atas kerusakan lingkungan laut ini, Kita tidak lelah berjuang demi masyarakat maupun lingkungan, dimana kita mencari nafkah”. Jelas Azhary kepada media ini. Kamis 5/12/2019.
Anggota DPRD Provinsi Kepri pun, turut prihatin atas kejadian yang mengotori perairan Batam dengan Minyak mentah yang selalu berulang-ulang setiap tahunnya.
Rizki Faisal selaku Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau buka suara terkait Kejahatan tahunan pembuangan limbah minyak di perairan selat Malaka
“Kami mengapresiasi perjuangan kawan-kawan DPD Pospera Kepri yang terus meneriakkan pengungkapan kasus limbah minyak ini sampai ke Kementerian LHK RI, bahkan sampai ke Komnas HAM RI. Pospera yang tidak pernah mengenal lelah, ini bisa menjadi contoh bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya dikemudian hari”. Jelas Rizki kepada media.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi ini menambahkan, Ada 5 hal penting yang harus dijadikan catatan penting bagi masyarakat pada kasus pembuangan limbah minyak di Perairan Kepri.
Pertama bahwa perjuangan kita hari ini bukan hanya untuk nelayan, bahkan bukan untuk kita yang hidup hari ini, tapi lebih untuk menjaga laut yang akan kita wariskan kepada Generasi penerus nanti agar kesejahteraan mereka tetap terjaga. Dengan demikian SDA yang ada menjadi warisan yang hakiki.
Kedua jika kejahatan pembuangan limbah minyak ini tidak terbongkar segera, maka kita dengan sengaja telah membiarkan kejadian yang sama di masa yang akan datang untuk terjadi lagi, kasus berulangnya tumpahan minyak ini sudah menjadi musiman, dan harusnya menjadi pelajaran, sudah saatnya kita bongkar siapa dalangnya, karena Provinsi 96% adalah laut.
Ketiga Rakyat tidak lagi mau mendengar keluhan kita selaku aparat pemerintah, rakyat ingin mendengar solusi kongkrit serta jaminan. Tidak akan terulang lagi kejahatan serupa di kemudian hari.
Keempat Negara tidak boleh diam melihat rakyatnya yang terus menerus menjadi korban, harus selalu mengevaluasi siapa yg diberi tanggungjawab pengawasan di daerah perbatasan NKRI ini, system reward dan punishment negara harus dijalankan kepada siapapun yang diberi kepercayaan.
Kelima Rakyat harus di berikan jaminan perlindungan atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), jangan terus-menerus menganggap Hak pada nelayan dan petani rumput laut yang mengalami kerugian tidak penting.
“Saya tau benar mereka berjuang memperbaiki roda ekonomi mereka secara swadaya, mulai dari membeli bibit hingga penyediaan rumput laut, untuk menyekolahkan anak-anak mereka, untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, harusnya negara menjadi garda terdepan membela saat mereka dizolimi oleh kejahatan kapital limbah minyak yang tidak pernah terungkap ini”. Tambah Rizky, sembari menutup pembicaraan.
Semoga ekosistem laut Kepri terjaga, serta masyarakatnya sejahtera dengan sumber daya alam yang kaya, segala kendala dan mara bahaya bisa dituntaskan demi perbaikan bangsa.
Redaksi.
