FAKTAAKTUAL.COM, JAKARTA – Peremajaan gedung DPR-RI serta pembangunan gedung baru DPR diangka Rp 5,7 Triliun yang diajukan oleh DPR-RI merupakan angka yang cukup pantastis.
Usulan yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal DPR kepada pemerintah yang dianggarkan melalui APBN tahun 2018 ini tidak masuk akal, apalagi Panggar DPR tidak mampu menerangkan penerapan anggaran tersebut.
Sementara Pemerintah menyediakan anggaran melalui APBN sebesar 601 Milliar Rupiah, justru tidak diterima oleh Dewan. Pada tahun 2017 awal anggran ini disetujui Menkeu untuk peremajaan Gedung DPR, dimana pada bagiannya RP 320 Miliiar untuk renovasi Gedung Nusantara I dan selebihnya untuk membangun alun-alun kantor DPR-RI.
Justru menjadi bahan kecurigaan Publik, dengan anggaran sebesar itu, anggota Dewan bisa berbuat Apa? Apalagi dimasa tegnologi canggih sekarang, semuanya sudah berbasis Online sehingga tidak begitu membutuhkan Gedung-gedung yang mewah lagi seperti yang diusulkan oleh Dewan untuk pembangunan Gedung. Justru Anggota Dewan harus menghemat anggaran demi kepentingan Rakyat. Ucap Jimmy.
Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FMPPI) Sbastian Salang mengatakan, Pengajuan anggaran tersebut oleh Dewan terhadap pemerintah diluar kewajaran. Anggota Dewan yang ada sekarang justru mau mempermainkan anggaran tanpa menunjukkan kinerja yang maksimal demi kepentingan Masyarakat Banyak.
“Anggaran tersebut tidak masuk akal, Kinerja Anggota Dewan yang semata-mata merupakan kepentingan, seperti pengajuan naiknya gaji dan tunjangan, anggaran study Banding dan lainnya, justru memperburuk citra Dewan dimata Publik. Seharusnya para Anggota Dewan yang ada saat ini perlu menghemat anggaran Negara dan konsisten bicara tentang kepentingan Masyarakat Banyak sebagai Wakil rakyat”. Sarannya.
Publik berharap, anggaran belanja yang diajukan oleh DPR kepada pemerintah perlu dipublikasikan secara terbuka dan akuntabel, Besaran anggaran maupun penggunaannya. Seandainya Pemerintah menyetujui usulan DPR terkait peremajaan Gedung DPR-RI.
Selama ini anggaran DPR termasuk untuk pembangunan gedung disusun oleh Sekertariat Jenderal DPR. Soal rencana DPR membangun gedung baru, Timothy Marbun akan membahasnya bersama Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang. (kompastv.com)
Editor : Gamal. P.
