Nasional

Menteri Bersama Pemerintah Daerah Papua Tanda Tangan Soal Saham Dengan Freeport

FAKTAAKTUAL.COM, PAPUA – Indonesia semakin hebat dengan adanya para “Kartini” dipemerintahan saat ini. Salah satu Menteri yang patut menjadi kebanggaan Bangsa ini adalah Sri Mulyani, lihat, apa ceritanya dalam akun facebooknya setelah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri keuangan? ini dia,

Hari Jumat 12 Januari 2018 telah dilakukan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum) tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% sesudah divestasi.

Adapun porsi hak atas kepemilikan saham tersebut akan digunakan antara lain untuk hak masyarakat adat dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat setempat yang terkena dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.

Keseluruhan proses divestasi saham dari PT Freeport Indonesia dimana 51% kepemilikannya akan menjadi kepemilikan pihak Indonesia adalah sesuai dengan komitmen Bapak Presiden Joko Widodo yang harus kita lakukan secara transparan, bersih dari segala konflik kepentingan dan terjaga tata kelolanya pada setiap tahapan. Ini akan menimbulkan kepercayaan di dalam negeri maupun secara global

Kepada PT Inalum, saya minta agar terus bekerja melaksanakan proses divestasi ini hingga dapat diselesaikannya keseluruhan paket perjanjian ini dengan cara professional, penuh integritas dan menjaga prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik hari ini dan pada masa-masa yang akan datang.

Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI.

Pengambilan saham divestasi PTFI ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD, dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan.

Momentum penandatanganan perjanjian ini menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham divestasi PTFI ini harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan masyarakat Papua, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. (gp).

Redaksi.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker