Nasional

Postur APBN 2018 dan Anggaran Kemenkeu

FAKTAAKTUAL.COM, JAKARTA – Rencana APBN yang sedang di-paripurnakan saat ini di DPR-RI, untuk anggaran 2018 mendatang, Menetri Keuangan pun dimintai penjelasan dan keterangannya untuk menentukan maupun mengetahui pendapatan Negara tahun ini.

Sri Muliani sebagai Menteri yang mengelola keuangan maupun yang mengetahui pendapatan negara secara akuntabel, memberi penjelasan dihadapan DPR-RI, Rabu 4/10.

Seperti apa LPJ Ibu Menteri terkait pandangannya untuk APBN tahun 2018 dihadapan Komisi Badan Anggaran?  Ini pemaparannya secara Rinci yang diapload melalui facebooknya.

“Hari ini saya melakukan dua rapat kerja di DPR. Pagi hari rapat dengan Badan Anggaran untuk menetapkan postur APBN 2018, dimana disetujui asumsi yang mendasari perhitungan APBN 2018 adalah:
⁃ pertumbuhan ekonomi 5.4 %
⁃ inflasi 3.5 %
⁃ Suku bunga SPN 3 bulan 5.2 %
⁃ Nilai tukar Rupiah/USD 13.400
⁃ Harga minyak mentah $48/barel
⁃ Lifting minyak 800 ribu barel/hari
⁃ Lifting Gas 1200 ribu barel per hari

Dengan demikian postur APBN 2018 adalah :
⁃ Pendapatan negara :1.894,7 T
⁃ Belanja Negara : 2220,7 T
⁃ Defisit : 325,9 T

Tentunya dengan postur belanja yang mencapai 2220,7 Triliun diharapkan anggaran ini dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara langsung dalam bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, bantuan rakyat miskin, pembangunan infrastruktur, bantuan usaha kecil dan mikro serta koperasi – sehingga Program Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk memberantas kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan dapat tercapai.

Defisit anggaran juga lebih kecil dari APBNP 2017, ini menggambarkan tekad Pemerintah untuk semakin memperkuat dan menyehatkan APBN sehingga terus mampu menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam mencapai tujuan pembangunan dan bernegara.

Siang hingga malam, saya membahas dengan Komisi 11 anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp. 45,682 Triliun termasuk anggaran BLU dibawah keuangan sebesar Rp 12.946,15 T. Selain itu juga dibahas dan disetujui pembiayaan investasi tahun 2017 sebesar Rp. 59,733 Triliun serta rencana Pembiayaan Investasi 2018 sebesarRp 66,796.

Komisi 11 banyak menyoroti masalah penggunaan dana desa yang diminta untuk dimonitor pelaksanaannya agar benar-benar bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan. Kementerian Keuangan akan terus memperkuat kebijakan transfer dana ke daerah termasuk Dana Desa, dengan memperbaiki kriteria serta memperkuat pengawasan pelaksanaan dan pencairan agar sesuai dengan kriteria dan kinerja yang dijanjikan, dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk menjaga Dana ke daerah dan Dana Desa untuk bebas dari korupsi.

Komisi 11 juga menyoroti rencana anggaran untuk penyelenggaraan pertemuan tahunan Worldbank-IMF di Bali tahun 2018 serta meminta Pemerintah agar mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran.

Pertemuan tahunan yang akan dihadiri sekitar 15.000 para Menteri Keuangan dan para Gubernur Bank Sentral seluruh dunia ini akan membahas issue dan kerja sama ekonomi global untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dunia, pengurangan kesenjangan dan mempercepat perbaikan kesejahteraan masyarakat seluruh dunia.

Kementerian keuangan sangat setuju bahwa penggunaan anggaran negara harus seefisien mungkin dan akan dilakukan langkah-langkah nyata untuk mencapai efisiensi tersebut. Anggaran tersebut juga harus dipertanggungjawabkan secara baik oleh Panitia Nasional yang dibentuk oleh Presiden, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Luhut Panjaitan.

APBN adalah anggaran negara yang berasal dari rakyat dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penting bagi rakyat Indonesia untuk memahami, mengkritisi dan mengawasi. Jakarta, 4 Oktober 2017″.

Apresiasi Buat Menteri Keuangan Republik Indonesia ini, dimana laporan dan pemaparannya didepan Dewan perlu diteladani untuk menyelamatkan Anggaran maupun Belanja Negara Tahun 2018.

Editor : Gamal. P.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker