FAKTAAKTUAL.COM, BATAM -Menunggu selesai proyek IPAL yang sedang dilakukan olek PT. Hansol (Perusahaan dari Korea) sambil di kontrol atau diawasi oleh BP Batam sebagai PPK proyek tersebut, masyarakat juga perlu mempersiapkan diri untuk menanggung Beban yang semakin bertambah dalam waktu satu tahun kedepan atas proyek ini IPAL ini.
Iyus Rusmana sebagai Kepala Bidang pengelolaan Limbah BP Batam mengatakan, pungutan retribusi atas keberadaan pembangunan proyek IPAL yang dilakukan oleh PT. Hansol dari Korea Selatan bersama BP Batam sebagai PPK Proyek, akan dibebankan kepada masyarakat Kota Batam Batam.
“Pengembalian pinjaman itu tanggung jawab pemerintah pusat, artinya pinjaman Rp 600 Miliar tersebut tidak secara langsung dibebankan ke masyarakat, Akan tetapi biaya yang dibebankan adalah ongos operasional dan maintenence saja”. Kata Iyus di kantor BP Batam saat di konfirmasi, Selasa 17/12/2019.
Ditanya soal berapa tahun Beban retribusi yang ditanggung oleh masyarakat Batam dan besaran kontribusi yang bakal ditagih, Kabid Air Limbah BP Batam ini tidak bisa menguraikannya.
“Nanti kita Tanya sama Menteri Keuangan soal bagaimana negara mengembalikan pinjaman tersebut”. Tambahnya.
Lebih jauh, Iyus mengatakan, bahwa retribusi ini akan dibebankan kepada seluruh masyarakat Kota Batam, walaupun masih satu titik Lokasi IPAL di bangun saat ini, yaitu Lokasi Batam center.
“Anggaran 600 Miliar Rupiah yang berasal dari pinjaman lunak Indonesia dari Korea Selatan, itu hanya membangun satu titik IPAL saja yaitu Batam center, tidak termasuk titik IPAL yang 6 unit lagi”. Tambahnya.
Sebelumnya, dalam olah design BP Batam terkait pembangunan IPAL dikota Batam, ada di tujuh titik.
Hingga berita ini diekspos, Kabid air Limbah BP Batam ini belum memberikan keterangan seperti apa uraian penggunaan anggaran Rp 600 Miliar sebagai utang masyarakat Indonesia hanya untuk membangun satu titik proyek IPAL disatu titik dibatam center.
Disamping itu, media ini telah menghubungi PT. Hansol melalui HRD nya untuk meminta konfirmasi terkait MoU G to G, Indonesia dengan Korea, maupun MoU dengan pihak BP Batam, masih menunggu informasi lanjutan.
Redaksi.
