FAKTAAKTUAL.COM, JAKARTA – Musisi tenar Tanah Air, Iwan Fals membuat lagu berjudul Janji Jokowi. Lagu tersebut berisi kritikan atas sejumlah janji-janji yang sempat diutarakan oleh Presiden Joko Widodo semasa kampanye Pilpres tahun 2014.
Kritik ini tentu sangat baik karena menjadi penyemangat pemerintah khususnya Jokowi untuk terus mengejar dan memenuhi targetnya atau janji-janjinya. Dalam lirik lagu berjudul “Janji Jokowi”, Iwan Fals menyebut poin-poin janji Jokowi saat sedang berusaha memenangkan pemilu 2014 lalu.
“Membagi satu juta rupiah per keluarga pra-sejahtera per bulannya, kalau pertumbuhan (ekonomi) di atas 7 persen katanya,” sebut Iwan Fals dalam lirik lagunya.
“4,5 juta kepala keluarga mendapat program kepemilikan tanah, pembangunan, dan irigasi di tiga juta hektar sawah,”
Mensejahterakan guru-guru dan membangun pendidikan baik, menggunakan Kartu Indonesia Pintar.”
“Janji Jokowi semoga bukan janji kompeni,”
Namun Iwan pun sebenarnya bukan soal tidak terlaksananya program atau janji Jokowi tersebut. Akan tetapi untuk saat ini Jokowi memang tengah mengusahakanya. Tak mudah, namun masih terus berusaha. Misalnya soal pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini terus dikebut dan tahun depan dijanjikan akan menembus 5,4 persen
Sementara untuk sertifikat tanah juga terus dikebut. Pembagian sertifikat tanah sudah dilakukan oleh Presiden Jokwi di berbagai kota. Terakhir, Jokowi menyerahkan sertifikat tanah di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri, di Kota Sukabumi. Ada 5.500 sertifikat tanah yang dibagikan oleh Presiden Jokowi.
Memang jumlahnya belum memenuhi target sebanyak 4,5 juta sertifikat kepemilikan Tanah. Namun hal itu tengah diupayakan terus oleh Presiden Jokowi. Maklum, membuat sertifikat juga bukan hal mudah karena berbagai kendala.
Jokowi pun berpesan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja cepat menyelesaikan sertifikasi 80 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.
Dia menambahkan, kalau ada kendala seperti kekurangan juru ukur, pemerintah akan melakukan penambahan. “Hati-hati sekarang. Saya pantau. Saya awasi terus urusan sertifikat. Jangan ada yang bermain-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya. Semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani,” ucap Jokowi.
Sementara untuk bantuan langsung non tunai, juga terus diusahakan. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa. Ia menjelaskan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hingga kini sudah berjumlah 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka menerima bantuan nontunai pada akhir Mei 2017. Menurut dia, dana itu akan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sehat (KKS).
“Kami berharap dana itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga dari fakir miskin,” kata Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan di Makassar, Kamis, 27 April 2017.
Pemerintah berharap penerima bantuan bisa juga mulai belajar menabung. “Setiap penerima manfaat mendapat bantuan empat kali setahun sebesar Rp 500 ribu,” tutur Khofifah.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan 1 juta hektare irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektare irigasi. Kebijakan ini dilakukan untuk mengejar target ketahanan pangan.
“Data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, irigasi yang menjadi tugas Kementerian PUPR yakni 561.173 hektare (56,12 persen), 236.374 hektare (23,64 persen) dilakukan pemprov, dan 202.453 hektare (20,25 persen) tanggung jawab Pemkot/Pemkab,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, Mei lalu.
Imam mengatakan untuk pembangunan irigasi yang dilakukan Kementerian PUPR saat ini realisasinya sudah mencapai 43,91 persen dari target. Dia optimistis seluruh pembangunan irigasi yang menjadi tanggung jawab kementeriannya bisa selesai pada 2019.
Sementara untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, dari target 3 juta hektare, yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR seluas 1,3 juta hektare dan telah selesai direhab 961 ribu hektare (70,14 persen).
Tentu semua janji itu tengah dikejar oleh Presiden Jokowi, hingga masa pemerintahnya pada 2019. Setidaknya masih ada waktu sekitar dua tahun lagi untuk menuntaskannya.
Namun demikian, masyarakat sendiri sudah cukup puas dengan kinerja Jokowi dalam usahanya memenuhi semua janji-janjinya. Terlihat kini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi-JK terus membaik. Bahkan tahun ini sudah mencapai 68 persen.(breakingnews.co.id)
Editor ; Gamal. P.
