FAKTAAKTUAL.COM, JAKARATA – Mantan Ketua MPRI, Amien Rais kembali membuat pernyataan yang menyudutkan Presiden Jokowi Widodo. Amien menganggap, Jokowi memberi angin bagi kebangkitan PKI. Ia pun tidak setuju adanya pembuatan film G30S/PKI versi milenial karena dianggap berbahaya.
“Yang jelas sekarang ini rezim Jokowi secara nggak disadari memberikan angin kebangkitan PKI. Itu yang bahaya,” kata Amien, Minggu (24/9/2017), di Grand Ballroom Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Pak Jokowi harus hati-hati dalam mengusulkan film baru. Karena yang dibuat pada sekian tahun lalu itu adalah film berdasarkan riset yang panjang. Tidak ngawur,” ucap Amien. “Kalau kemudian versi baru mau membenarkan PKI, saya kira siapapun akan bangkit untuk mengingatkan itu. Pokoknya Jokowi hati-hati,” tegasnya.
Pernyataan Amin ini justru membingungkan publik, diamana Amin Rais pernah jadi ketua MPR dinegeri ini. Selama ketua MPR yang digaji oleh rakyat, apa saja kerjanya dan apa yang telah diperbuat untuk bangsa ini, dimata publik justru pembuktian terbalik dimana Amin Rais saat ini menjadi figur politik kontrofersial dinegeri ini, bukankah dia sebaiknya mendukung pemerintah saat ini sebagai mantan ketua MPR?
Namun pernyataan dari Amien Rais, sebenarnya sudah mendapatkan jawaban kontan dari Jokowi. Lewat akun facebook, @Presiden Joko Widodo, ia sempat membuat posting sebagai berikut.
Saya baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan. Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek.
Sebetulnya saya malas menanggapi soal PKI ini, tapi sekarang mumpung ada kesempatan, saya bicara.
Dalam acara Kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu lalu, saya menantang siapa pun yang mengetahui adanya PKI atau penganut paham komunis di negeri ini.
Pertanyaannya, di mana? Di mana? Kalau ada tunjukkan kepada kita. Kepada saya. Saya gebuk detik itu juga!
Soal PKI itu, hukumnya jelas sudah dilarang. Apalagi sampai disorong-sorongkan ke saya, seolah-olah saya melindungi.
Sekali lagi, saya menegaskan bahwa tak ada ruang bagi komunisme di Indonesia. Sebab, PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Tanah Air. Di konstitusi kita jelas, ada Tap MPRS-nya bahwa komunis dilarang di negara kita, Indonesia.
Dukungan kepada Jokowi untuk membuat film G30 S/KPI versi milenial juga muncul dari Menko Pohukam, Wiranto. Mantan Panglima TNI ini menilai tidak ada yang keliru dari pernyataan Presiden Jokowi mengenai pembuatan kembali film G30S/PKI. Namun kadang dipelintir pihak tertentu.
Dia menegaskan hal itu terkait dengan pernyataan Jokowi yang menginginkan film-film dokumentasi dan sejarah dapat lebih mudah diterima dan dikenal generasi milenial.
“Presiden maksudnya baik. Kadang-kadang suka dipelintir seakan Presiden setuju mengubah konten. Jangan disalahtafsirkan jadi hoax,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/9).
Penegasan ini disampaikan sebab banyak pihak menuding Jokowi ingin mengubah sejarah. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais salah satu yang menyatakan itu.
Sementara itu, Wiranto menyatakan, Jokowi sama sekali tidak bermaksud mengubah konten. Pernyataan itu pun menjadi sebuah perintah untuk segera dilakukan anak buahnya.
“Bukan instruksi, tapi pendapat. Jadi disesuaikan cara penyajiannya, diubah sesuai kondisi sekarang, bukan diubah kontennya,” katanya. Wiranto berpendapat, hal itu seharusnya kini tak perlu terus menerus dipermasalahkan dan dipolitisasi. Menurutnya, konsentrasi lebih diperlukan untuk mempersiapkan masa mendatang.
“Kita bisa selesaikan secara arif. Jangan lagi masalah ditunggangi kepentingan politik. Mendekati Pilkada, Pilpres selalu ada tunggang menunggang,” kata Wiranto. Isu PKI memang tak pernah lepas dari Presiden Joko Widodo. Isu ini sudah ditempelkan sejumlah pihak bahkan sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
Wiranto berharap supaya kaum muda bangsa ini lebih smart dan bijak memilih panutan atau teladan orang-orang politik kedepan serta mampu menyetarakan Indonesia dengan negara-negara maju bidang tegnologi dan inovasi tanpa hoax dan isu-isu politik yang tidak lazim. (Breakingnews.co.id).
