NasionalNews

RUU APBN 2018, Menkeu Minta Efisiensi Optimalisasi Untuk Penggunaan Anggaran

FAKTAAKTUAL.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menghadiri sidang Paripurna di DPR-RI dalam rangka pengesahan RUU APBN 2018 mendatang. Rabu 25/10.

Wanita Indonesia yang Super dan giat bekerja ini, selalu transparan dan akuntabel dalam laporannya, didepan DPR maupun  dipublik. Nah bagaimana laporannya dalam medsosnya? ini dia pemaparannya,

“Pada hari ini, saya menghadiri Sidang Paripurna DPR untuk melakukan pengesahan RUU APBN 2018 menjadi Undang-Undang APBN 2018.

Tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”, artinya APBN Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.

RUU-APBN 2018 Oleh Sri Mulyani (Menkeu) Laporannya didepan Sidang Paripurna DPR-RI.
RUU-APBN 2018 Oleh Sri Mulyani (Menkeu) Laporannya didepan Sidang Paripurna DPR-RI.

Untuk itu, pada tahun 2018 Pemerintah menempuh tiga strategi fiskal yaitu: (1) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi; (2) efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas; serta (3) mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif,
dan berkelanjutan.

Dengan landasan perkiraan ekonomi global dan nasional, Pendapatan Negara tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp1.894,7 triliun.

Sementara, Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun. Pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan fiskal yang mendukung kegiatan ekonomi namun secara terukur, sehingga tingkat defisit APBN primer maupun total tetap terjaga secara aman dan prudent.

Defisit APBN tahun 2018 direncanakan sekitar 2,19 persen terhadap PDB (setara dengan Rp325,9 triliun), yang menunjukkan penurunan dari outlook defisit APBNP tahun 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB.

Photo, Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna terkait RUU APBN 2018 Mendatang.
Photo, Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna terkait RUU APBN 2018 Mendatang.

Hal ini menggambarkan komitmen Pemerintah untuk terus menjaga kebijakan fiskal secara hati-hati dan aman, namun tetap dengan menjaga fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif.

Belanja Negara diarahkan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, serta peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, melalui perluasan program perlindungan sosial, yaitu program keluarga harapan (PKH) hingga mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat.

Melalui APBN, masyarakat yang adil, makmur dan bermartabat adalah tujuan kita bersama”.

Detil APBN ada di sini:

https://www.kemenkeu.go.id/…/bekerja-bersama-untuk-pemerata…

Gamal. P.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker