Nasional

Sampaikan Soal UWTO Kepada Presiden, Nuryanto :Presiden Kaget

FAKTAAKTUAL,COM, JAKARTA –  Terkait adanya Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) yang distor atau dibayar oleh masyarakat Batam kepada BP Batam, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Nuryanto menyampaikan masalah ini kepada Jokowidodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Nuryanto menyampaikan bahwa selain UWTO yang dibayar per 30 tahun sekali ini, masyarakat juga harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Pak Presiden mengaku kaget soal ini. Bahkan beliau baru tahu kalau kawasan pemukiman juga diterapkan aturan tersebut,” ujar Nuryanto Baru-baru ini dikantor DPRD Batam, Rabu 28/2/2018.

Ketua DPRD Batam ini juga menyampaikan ruwetnya pemilihan Wakil Gubernur pasca meninggalnya Gubernur terpilih, hingga kini sudah setahun lebih, kekosongan posisi Wakil Gubernur masih belum juga terisi.

Menjawab hal tersebut, Presiden lansung merespon dengan berjanji akan menanyakan masalah ini ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Semua proses sudah berjalan, namun hingga kini Wakil Gubernur yang lolos melalui proses politik belum juga dilantik,” tanya Cak Nur saat itu.

Photo, Nuryanto-Sampaikan soal UWTO kepada Presiden. Termasuk dualisme kebijakan di- Batam maupun terkait penetapan Wakil Gubernur yang hingga kini belum Tuntas
Photo, Nuryanto-Sampaikan soal UWTO kepada Presiden. Termasuk dualisme kebijakan di- Batam maupun terkait penetapan Wakil Gubernur yang hingga kini belum Tuntas

Nuryanto juga menyampaikan supaya kepemimpinan di kota Batam dapat diakomodir dan diatur oleh Pusat, Dimana Kepemimpinan Kota Batam dipimpin oleh Pemko Batam dan BP Batam sehingga aturan dan peraturan sering tumpang tindih karena wewenang yang diemban masing-masing instansi.

Regulasi hubungan kerja Pemko Batam dan BP Batam, sesuai dengan ‘Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah’ diketahui bahwa untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, hubungan kerja harus diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

“Nah persoalannya selama ini PP itu tidak pernah ada, tidak pernah dibuat sehingga dua lembaga yang seharusnya bisa bersinergi itu (Pemko Batam dan BP Batam.red) tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal, bahkan cenderung menonjolkan ego” jelas Cak Nur.

Presiden Jokowi berjanji akan segera mencarikan solusi. Program pembangunan kabinet Kerja harus dijalankan secara maksimal hingga ke daerah, sehingga ketimpangan regulasi harus segera dituntaskan.(red)

Redaksi.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker