FAKTAAKTUAL.COM, BATAM – Jangankan masyarakat kota Batam, Para anggota DPRD pun ikut menyoroti kekurangan obat dan buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah-Batam.
Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas permainan anggaran di rumah sakit milik Pemko Batam itu.
“Untuk tahun ini saja, kami dari Komisi IV DPRD Batam menganggarkan Rp 18 miliar untuk pengadaan obat saja. Kalau ternyata masih ada pasien yang mengeluh dengan pelayanan di RSUD Embung Fatimah atau ketiadaan obat, saya tak bisa bilang itu rumah sakit atau bukan,” ujar Udin kepada Batamtoday.
Lanjut Udin, Untuk tipe B yang disandang RSUD Embung Fatimah perlu dipertanyakan, Sebab rumah sakit lain bertipe C saja, seperti RS Elisabeth, itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.
“Saya yakin dari RSUD pastinya banyak pasien yang lebih memilih atau beralih ke rumah sakit lainnya bertipe dibawahnya. Makanya sudah selayaknya RSUD Embung Fatimah berbenah dan memberikan pelayanan yang baik ke pasien,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Batam ini.
Untuk direktur baru RSUD Embung Fatimah yang terpilih sekarang ini, Komisi IV DPRD Batam ingin melihat seperti apa nantinya direktur baru bekerja.
“Kalau direktur baru ini berani memangkas pegawai yang bandel atau yang tak siap bekerja, kami sangat mengapresiasinya. Saat di dalam penggunaan anggaran pun, bisa nggak direktur yang baru ini menggunakannya secara transparan dan akuntabel. Artinya bila di bulan Februari nanti masih juga terjadi kekosongan obat, ini sudah jelas jelas sudah dugaan korupsi dan KPK harus turun, bukan lagi BPK,” kata Udin.
“Kalau toh pelayanan dan obat masih langka, berarti masih banyak benalu di RSUD Embung Fatimah yang harus diberantas. Ini tugas dan tanggung jawab direktur yang baru untuk membersihkannya. Berani tidak untuk membersihkan benalu ini,” paparnya.(gp).
Redaksi
