FAKTAAKTUAL.COM, BATAM – Dugaan Korupsi pada Proyek Pembangunan sarana dan prasarana ( PSPK ) se kota Batam, yang saat ini sedang di usut Dirkrimsus Polda Kepri, sangat diapresiasi oleh Ketua Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, dengan harapan kasus tersebut di usut tuntas hingga terang benderang.
Hal itu disampaikan oleh Ismail Ratusimbangan sebagai Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada beberapa media dibilangin Nagoya Batam. Kamis, 14 / 11 / 2024.
Menurut Ketua Aliansi LSM ORMAS ini, dirinya terus memantau dan men-support Polda Kepri khususnya Dirkrimsus dan Mengikuti perkembangan kasus PSPK dikota Batam, bahkan beberapa berita online yang sedang mengekspos berita dugaan korupsi ini, terus diikuti dan save guna menjadi barang bukti dikemudian hari. Demi menyelamatkan kesinambungan pembangunan dikota Batam Ismail juga akan melakukan investigasi silent terkait indikasi korupsi dijajaran Pemko Batam yang sedang ditangani oleh Polda kepri. Berharap bisa mengumpulkan bahan-bahan fakta serta dimungkinkan bisa membantu pihak yang berwajib dalam mengungkap kasus korupsi.
“Kita wajib pantau kasus ini, sehingga nanti sampai ke pengadilan, dan siapapun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ini tidak bisa lagi ditolelir. Saya juga tidak habis pikir anggaran sebegitu besar untuk kepentingan masyarakat Batam, justru di salah gunakan oleh para oknum yang rakus, hanya untuk memperkaya diri sendiri”. Ujarnya kesal.
Harapannya Polda Kepri serius untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas, disebut supaya jangan seperti kasus Dugaan Honorer fiktif di DPRD provinsi Kepulauan Riau, dimana awalnya begitu bersemangat namun endingnya jadi SP3, tentu membuat masyarakat kecewa dan patah semangat serta hilang kepercayaan terkait penegakan hukum disaat kasus ditangan pihak yang berwajib.
Lebih lanjut Ismail meng-apresiasi jajaran Polda Kepri dalam semangat nya menangani kasus-kasus yang dianggap merugikan negara di propinsi Kepri. Ketua LSM ORMAS ini membandingkan kinerja instansi, antara Polda dengan institusi kejaksaan, dimana kejaksaan negeri Batam dianggap lamban dan terkesan melempem dalam menangani urusan kasus korupsi, Ismail meminta kepada Kejaksaan agung lebih selektif memilih anggotanya yang bertugas dikota Batam, sehingga Program Asta cita presiden Prabowo Subianto di kota Batam dapat berjalan dengan baik, setidaknya Kejaksaan Agung meninjau kembali struktur atau kejanggalan yang ada di kejaksaan negeri Batam, kenapa kurang greget dalam penanganan kasus korupsi.
“Jelas, program Asta cita Presiden Prabowo Subianto itu kita akan support, bahkan seluruh instansi yang ada di provinsi Kepulauan Riau, hingga seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk menegakkan hukum dan anti terhadap korupsi termasuk kejahatan- kejahatan masif lainnya seperti penyelundupan, TPPO, Judi online dan lain-lain, kita harus bersama memberantasnya.” Tegasnya menutup pembicaraan. (gp).
