FAKTAAKTUAL.COM, BATAM – Sekretaris Dinas pendidikan kota batam Hendri Arulan mengeluhkan banyaknya permintaan masyarakat kota Batam ingin menyekolahkan anaknya disekolah Negeri. Dimana para orang tua banyak yang tidak mampu menyekolahkan anaknya disekolah swasta yang murni dibiayai oleh orang tua murid.
Keluhan masyarakat ini menjadi Faktor utama untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Batam.
Dinas Pendidikan Kota Batam Berencana membangun sekolah Baru untuk menampung murid setingkat SD dan SMP di Kota Batam. Dimana pertambahan jumlah penduduk pun meningkat dari tahun ketahun.
Hal wajar ketika penambahan sekolah baru berbasis Negeri yang dicenderungi masyarakat Kota Batam.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) pun dilaksanakan diKomisi IV DPRD Batam dengan Dinas Pendidikan Kota Batam guna membahas terkait pendanaan pendidikan di kota batam sesuai dengan perda no 4 tahun 2010, Rabu (31/1/18) diaula komisi IV DPRD batam.
Muhamad Yunus selaku pimpinan rapat dalam penjelasannya, mengutip perda nomor 4 Tahun 2010 dalam bab xv pasal 33 dan pasal 34 tentang Pendanaan pendidikan sesuai batas kewenangan pemerintah daerah.
” Dinas terkait diminta agar dalam pelaksanaan pendanaan mengikuti aturan yang telah ada, ” ucapnya
Riki Idrakari sebagai anggota komisi IV menghimbau Disdik kota batam supaya menghentikan niatnya untuk membangun sekolah baru.
Dia juga berharap Disdik kota Batam dan juga OPD dapat merangkul dan men-sosialisasikan sekolah Swasta agar lebih baik, seperti sekolah tingkat SD , SMP dapat membantu untuk mengoptimalkan gedungnya biar para siswa nyaman dan juga sekolah tersebut ada spesifiknya.” pungkasnya
Terkait dengan adanya tim saber Pungli di kota batam Yunus menyarankan supaya dalam penerimaan sumbangan dan dana didinas pendidikan harus memakai kwitansi sehingga jelas aturan mainnya. Ucapnya.
Timbul pertanyaan dari pernyataan RDP, antara DPRD Batam dan Dinas Pendidikan, seyogianya DPRD mendukung niat Disdik membangun sekolah untuk SD dan SMP, namun jelas terbalik point, ada apa? (gp)
Redaksi.
