News

Embrio Konflik, Terkait IMB Gereja DiKarimun, Hingga Surat Terbuka Kepada Presiden

FAKTAAKTUAL. COM, BATAM – Semakin tak terkendali, liar tanpa analisa yang baik sehingga tidak meninggalkan rekam jejak yang baik serta terkesan tidak ada pesan moral untuk anak cucu di kemudian hari.

Gedung Gereja yang berdiri sejak 1928, di Kabupaten Tanjung Balai Karimun–Kepri, menjadi ajang peselisihan bagi sebahagian orang setelah terbit IMB renovasi pembaharuan Gereja tersebut dari sang Bupati pada tahun 2019 lalu.

Hingga tidak ditemukan Dalil logika, apa alasan sebahagian masyarakat “memaksa” Bupati untuk mencabut IMB Gereja Katolik tersebut.

Sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika, seorang Jemaat Gereja ini menuliskan surat terbuka kepada Presiden RI untuk menyelesaikan masalah, sehingga tidak sampai berbekas dihati masyarakat di kemudian hari.

Ini surat terbuka Silvester Gea Hari ini,

Jakarta, 26 Januari 2020

Salam Sejahtera, Assalamualaikum Wr. Wb. Namo Buddhaya. Kiranya segala makhluk bersukacita.

Saya atas nama pribadi sebagai umat Katolik menyampaikan surat ini kepada yang mulia Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Adapun surat terbuka ini saya sampaikan sebagai bentuk keprihatinan saya atas intoleransi yang terus berkembang di masyarakat akhir-akhir ini.

Saya sebagai warga negara, sekaligus sebagai penganut agama Katolik merasa bahwa keberadaan ormas-ormas intoleran bukan semakin berkurang melainkan semakin berkembang.

Oleh sebab itu, saya dengan penuh hormat meminta bapak untuk menindak tegas ormas-ormas yang terus menyebarkan kebencian dan intoleran. Meskipun saya tahu ada menteri dan pejabat terkait yang seharusnya mengerjakan itu, namun saya merasa mereka lamban menuntaskan kasus-kasus yang terjadi. Mungkin juga mereka sedang sibuk mengurus urusan lainnya.

Surat terbuka ini saya tuliskan terkait kasus pelarangan renovasi gereja Santo Joseph-Tanjung Balai, Karimun, Riau. Gereja yang telah berdiri sejak tahun 1928, sebelum negara ini merdeka.

Dimana berbagai media memberitakan bahwa kelompok yang telah berdiri sejak tahun 1928, sebelum negara ini merdeka. Dimana berbagai media memberitakan bahwa kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menyampaikan gugatan sehingga Pemkab mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan sejak bulan Oktober 2019.

Oleh sebab itu, saya berharap bapak kiranya berkenan ikut turun tangan menyelesaikan masalah intoleransi yang terjadi di Karimun tersebut.

Mengutip ucapan Ketua Koordinator Humas, IT dan Publikasi Panitia Pembangunan Gereja, Romesko Purba yang dimuat oleh batamnews, bahwa “Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph sudah sesuai dengan Tata Ruang yang dibuktikan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, Arahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk setiap rencana kegiatan di Kabupaten Karimun mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun tahun 2011-2031, lokasi rencana kegiatan berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan Pasal 106 ayat 2 Nomor 07 Tahun 2012 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor 76/MenLHK/2015 dimana lokasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph berada pada areal Penggunaan lainnya (APL) dan bukan kawasan hutan. Lalu pada Pasal 72 ayat2 tentang Zonasi Wilayah Perkotaan pada ayat 1 Huruf A ketetapan huruf a, b dan c, Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph merupakan sarana dan prasarana bangunan penunjang peribadatan dan Pembangunan gereja tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun”.

Dengan demikian, jelas bahwa renovasi gereja santo Joseph-Tanjung Balai, Karimun, Riau sudah sesuai dengan prosedur. Maka, dengan hormat kiranya bapak turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini sehingga tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Terima Kasih atas perhatian dan perkenanan bapak.

Salam.

Ttd

Silvester Detianus Gea.

Mengutip berbagai berita dibeberapa Media, disebut “Membela IMB Gereja Malah Dituduh Provokator Dan Diburu!” RIP Toleransi! Mora Sifudan.
357 . Jan 25, 2020
SHARE:
Karimun Memanas: Membela IMB Gereja Malah Dituduh Provokator Dan Diburu! RIP Toleransi!

Situasi di Karimun ternyata tidak seperti yang  dibayangkan sebelumnya. Situasi semakin memanas.

Menurut surat edaran Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APPK), yang terjadi di sana justru sedang memburu oknum yang dituduh sebagai provokator. Dalam surat tersebut, agendanya diadakan hari ini. Sabtu 25/1/2020. pukul 14.00 WIB. Yang menjadi perhatian adalah agendanya, yaitu:

1. Mencegah terjadinya isu-isu intoleran yang beredar di Kabupaten Karimun.

2. Mengajak seluruh eleman masyarakat Kab. Karimun untuk mencari dan menangkap provokator pemecah umat beragama.

3. Persiapan untuk aksi kegiatan konvoi massa dalam mencari oknum yang menggiring isu-isu intoleran di Kab. Karimun.

Menurut sumber yang di terima – sengaja dirahasiakan demi keselamatan yang bersangkutan, APPK sedang mencari oknum yang dianggap sebagai provokator karena sudah menyebarkan berita tentang penolakan IMB Gereja Paroki Santo Joseph Karimun.

APPK sepertinya tidak terima akibat dari penolakan IMB tersebut Kabupaten Karimun terkenal intoleran. Padahal siapa juga yang menyatakan masyarakat Kabupaten Karimun sebagai kaum intoleran. Bahwa kemudian isunya menyatakan ada kelompok intoleran yang menolak IMB, itu masih bisa diperdebatkan.

Keterangan dari sumber yang saya terima hampir sejalan dengan agenda dalam surat di atas. Bahkan bisa dikatakan persis sama bahwa APPK sedang mengumpulkan kekuatan untuk memburu oknum yang dituduh provokator tersebut. Siapakah tertuduh itu?

Menurut jejak digital di FB, mereka ini sedang mencari orang yang bernama “Romesko Purba”.

Romesko Purba sendiri adalah Humas Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Joseph Karimun. Namanya tertera dengan terang di surat klarifikasi tentang penolakan IMB pembangunan gereja tersebut. Jadi sesuai dengan yang dimaksudkan di komentar Facebook – postingan ini kemungkinan sudah dihapus, karena sudah tidak bisa ditemukan lagi atau karena kami tidak berteman. Gabungan tangkapan layar menurut sumber:

Kalau benar bahwa yang disasar adalah Humas Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Joseph Karimun, Romesko Purba, maka nasibnya akan sama seperti kasus larangan Natal di Dharmasraya beberapa waktu lalu. Orang yang mengungkap fakta dan menyebarkannya justru dilaporkan ke kepolisian. Pada saat yang sama orang yang memang melarang perayaan Natal tidak tersentuh hukum.

Jauh lebih parah di Karimun, yang menyebarkan kabar penolakan IMB ke media justru diburu dan dituduh sebagai provokator. Mereka memburu pun dengan mengerahkan konvoi masa mulai dari pemuka agama, pemuka adat dan organisasi kemasyarakatan. Lebih parah karena tidak mengedepankan hukum dalam menghadapi permasalahan melainkan mau main hakim sendiri.

Seperti sudah kita ketahui semua, berita yang beredar di media adalah berita aksi demo penolakan IMB gereja. Peristiwa itu benar terjadi. Berita itu pun disebarkan melalui media yang sudah terdaftar dan terverifikasi faktual di Dewan Pers. Jadi tidak ada penggiringan opini. Apa yang terjadi, itulah yang diberitakan. Apa yang dikatakan, itu pulalah yang dituliskan. Lalu kenapa justru menuduh ada oknum provokator?

Keterkaitan Romesko Purba adalah mengenai klarifikasi dari pihak gereja. Kalau memang merasa klarifikasi itu tidak sesuai dengan kenyataan atau terkesan menggiring opini, silakan diklarifikasi lagi atau setidaknya dilaporkan ke pihak berwajib. Tentu kalau  “menarget” seseorang, ini sama saja mau membungkam mulut Romesko agar tidak berbicara ke media, suatu hal yang tidak patut ditiru oleh generasi muda, atau tidak bisa diabaikan.

Romesko sendiri dengan gamblang menjelaskan fakta, membantah tuduhan dan menjelaskan duduk perkara. Justru Romesko sebenarnya meluruskan masalah dan memastikan tidak adanya isu macam-macam yang memperburuk nama baik Karimun.

Sebaiknya APPK Melengkapi dan perbaiki berkas di PTUN agar persidangan dapat digelar. Tanpa sibuk memprovokasi warga dengan alasan memburu provokator.

Perlu diketahui, provokator itu adalah orang atau kelompok orang yang selalu menyalahkan yang sudah benar.

Perhatian dari pemerintah dan publik meminta kepada pemerintah, seperti Presiden Jokowi dan Menteri-menterinya serta pemerintah daerah untuk memperhatikan persoalan ini.

Kalau gereja yang sudah ada IMB-nya saja masih dituntut untuk dicabut, bagaimana kalau minoritas mau mendirikan rumah ibadah? Apakah harus sesuai dengan kemauan mayoritas? Inikah yang dikatakan kebebasan beragama itu? Di mana pemerintah yang menjalankan tugas menjamin kebebasan beragama sesuai UU yang berlaku?

Sehingga jangan anggap remeh kasus yang terjadi di daerah. Demikkesatuan dan keutuhan NKRI, Masyarakat Karimun mengharapkan campur tangan Pemerintah Pusat dalam mencari solusi terkait masalah Gereja ini.

Redaksi.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker