Photo Net.“Kenaikan tarif pass pelabuhan oleh Pelindo sudah didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan yang bagus, jadi kalau dinaikkan sangat wajar. Dan mengenai penolakan juga wajar,” ujarnya Nurdin pada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pihak PT Pelindo I Tanjungpinang di Kantor Gubernur kawasan Dompak, Kamis (23/2/2017) kemarin.
Menurutnya, jika kenaikan itu tidak memberatkan masyarakat, maka tidak menjadi persoalan. Apalagi, kebijakan kenaikan tersebut, PT Pelindo bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Usaha Milik Daerah.
Ia mengatakan, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah harus lebih kreatif. Jadi, dalam melaksanakan pembangunan nantinya tidak mengandalkan APBD atau APBN.
Ia mencontohkan, salah satu daerah di Kepri yang sudah menerapkan kenaikan tarif pass pelabuhan tersebut adalah Kabupaten Karimun. PAD Karimun melalui kerja sama dengan Pelindo mencapai Rp7 miliar per tahun.
“Contohnya saja Karimun. Di sana PAD yang dihasilkan lebih dari Rp7 miliar per tahun melalui pelabuhan,” kata Nurdin.
Selain mendukung rencana PT Pelindo menaikkan tarif pass pelabuhan, Nurdin juga berpesan kepada Pelindo agar meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan. Disebutnya, selain fasilitas pelayanan, PT Pelindo juga harus meningkatkan fasilitas penunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pelabuhan.
“Kami juga berkoordinasi dengan Pelindo untuk menyatukan program bersama Pemprov Kepri, demi peningkatan ekonomi,” imbuhnya.
Sebelumnya, General Manager Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan, telah melakukan rapat kordinasi dengan Direksi Pelindo I Medan. Pihaknya belum bisa memastikan kapan kenaikan tarif pass Pelabuhan Sri Bintan Pura diterapkan.
Sumber ; Batamtoday.com
