FAKTAAKTUAL.COM, JAKARTA – Menjadi sorotan dunia, Sampah merupakan sisa hasil industri maupun rumah tangga. Sampah selalu berhadapan langsung dengan siklus kehidupan manusia disetiap waktu, sehingga perlu penanganan serius guna menyelamatkan kelangsungan hidup.
Menjadi tugas prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini, untuk mengurai dan mengatasi maupun daur ulang sampah. Pada intinya pengelolaan sampah didalam negeri dan tanpa ada lagi impor sampah yang membebani Indonesia kelak.
Sebagai Kader Nasdem yang propesional yang bergabung dalam kabinet Indonesia Maju, tentu Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh merasa perlu mengetahui program kadernya dalam mengatasi sampah.
Dalam kegiatan Kongres II dan HUT Partai Nasdem, Ibu Sitinurbaya Bahar sengaja diundang untuk menjelaskan Kebijakan dan Program Aksi Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia
Menteri KLHK menegaskan, sampah plastik telah menjadi masalah serius untuk Indonesia dan dunia, karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sampah plastik dapat dikelola dengan upaya 3R, reduce, re-use dan re-cycle.
“Diperlukan adanya pemahaman untuk membangun kesadaran 3R ini, maka untuk itu peran kader dan partai Nasdem menjadi sangat penting” Jelasnya diforum Kongres II dan HUT Partai Nasdem, Minggu 10/11/2019.
Sebagai Kader Partai Nasdem, Sitinurbaya menambahkan bahwa Partai politik sebagai penerima, penyerap dan agregasi aspirasi, meneruskan aspirasi kepada kader partai di legislatif maupun di eksekutif untuk mendapatkan tindak lanjut dalam penanggulangan sampah plastik.
“Secara mandiri kader partai terutama leader eksekutif (terutama kepala daerah), bisa mendorong kelola sampah/plastik dalam program Adipura (didukung oleh kader lapangan yang menjaga kondisi lapangan di wilayah/daerah). Sebaliknya dari program eksekutif dan legislatif, kader partai juga dapat menstimulir masyarakat untuk mengelola sampah plastik sebagai program konsituensi”. Tegas menteri KLHK.
Masyarakat Indonesia berharap kepada Ibu Sitinurbaya Bahar sebagai Menteri KLHK kedua kalinya, dapat mengatasi volume sampah plastik yang diakibatkan pertumbuhan ekonomi dan industri, serta merta melarang sampah impor masuk ke Indonesia yang merujuk pada UU 32 tahun 2009.
Redaksi.
