FAKTAAKTUAL.COM, JAKARTA – Yudi Latief, Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila), mulai menyusun struktur organisasi dari unit yang dipimpinnya. Yudi menyampaikan laporan ke Istana Kepresidenan soal komposisi deputi UKP Pancasila.
“Ada tiga deputi, tapi belum sampai kepada nama-namanya siapa saja. Yang pasti, orang-orang yang dipilih merepresentasikan semua golongan dan profesional,” ujar Yudi usai menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jumat, 9 Juni 2017.
Yudi melanjutkan ketiga deputi ini terdiri atas Deputi Pengkajian dan Materi, Deputi Advokasi, serta Deputi Pengendalian dan Evaluasi. Masing-masing deputi akan memiliki tugas yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain.
Deputi Pengkajian dan Materi, misalnya, akan bertugas membentuk road map tentang pembinaan ideologi Pancasila serta penyiapan bahan ajar atau modul. Penyiapan bahan ajar itu tidak hanya untuk sekolah, tetapi juga untuk kementerian dan lembaga.
Selanjutnya, kata Yudi, hasil kerja Deputi Pengkajian dan Materi akan ditangani oleh Deputi Advokasi. Tugas utama Deputi Advokasi adalah melakukan advokasi untuk pelaksanaan program-program pembinaan Pancasila di berbagai lembaga dan masyarakat. “Misalnya menangani produksi konten digital (terkait Pancasila). Semacam itu,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pengendalian bertugas melakukan pengukuran atas hasil kerja dua deputi lainnya. Dengan begitu, bisa diketahui apakah program yang dibuat tepat sasaran dan mengandung unsur-unsur Pancasila.
“Nanti juga buat indeks sebagai Pancasilais kota-kota di Indonesia. Jadi, jangan hanya mengukur warga, tetapi juga kinerja pemerintah, apakah sudah menjalankan Pancasila atau tidak,” ujar Yudi perihal pentingnya tolak ukur dan indikator.
Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan ketiga deputi yang diusulkan oleh Yudi itu akan didampingi oleh masing-masing 15 staf. Dan, harapannya, semua posisi itu sudah terisi sebelum hari raya Idul Fitri. “Supaya manfaatnya bisa segera dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujar Pramono yang enggan menyebutkan nama-nama calon deputi dari UKP Pancasila.
Sebagaimana telah diberitakan, UKP Pancasila dibentuk Presiden Joko Widodo untuk merespon aksi-aksi ormas radikal dan anti Pancasila di Indonesia. Lewat UKP PIP, Jokowi berharap nilai-nilai Pancasila berada di dalam semua kebijakan pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia tidak lagi rentan terpengaruhi paham-paham radikal dan sikap intoleran terhadap sesama.
Sumber ; Tempo.co
