FAKTAAKTUAL.COM, BATAM – Sebelumnya Polisi telah melarang kegiatan Deklarasi ‘2019 Ganti Presiden’ di Batam, namun akhirnya digelar juga di Masjid Raya Batam Centre. Aksi tersebut nyaris ricuh saat massa yang kontra dengan acara tersebut memaksa masuk ketengah acara yang diduga ada unsur sara tersebut.
Saat mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Anggota DPR RI Dwi Ria Latifah, Ketua DPRD Batam Nuryanto dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mencoba masuk ke dalam kerumunan warga yang menyatakan diri sebagai pendukung #2019 Ganti Presiden, dan sambil bertanya.
“Mana Kapolres, mana Kapolda Kepri? Kalian harus tanggung jawab pembiaran kegiatan aksi “ganti presiden” di Masjid Raya, merah putih kalian diragukan,” ujar Dwi Ria Latifah yang membidangi masalah hukum di Komisi III DPR RI di depan Masjid Raya, Minggu 29/7/2018.
Legislator asal Tanjungbalai Karimun itu mempertanyakan kredibilitas Kapolda Kepri dan Kapolres yang terkesan membiarkan aksi “ganti Presiden” yang sebelumnya dilarang.
“Kegiatan ganti presiden sudah disetujui dan ditandatangani untuk dilarang,” ucap Dwi Ria Latifah.
Ia menyebutkan, agenda yang digelar oleh panitia disebut sebagai ajang SARA.
“Agenda yang digelar oleh panitia disebut sebagai ajang SARA dan kami minta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi yang dianggap tidak setia kepada NKRI,” ujar Dwi.
Dalam kesempatan itu Soerya Respationo juga ikut mencari Kapolresta Barelang Kombes Hengki dan Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi. Soerya tampak kecewa setelah aksi ganti presiden tak jadi dibatalkan.
Hingga berita ini diekspost, Kapolda Kepri bersama Kapolresta Barelang belum melakukan konfrensi Pers terkait di izinkannya deklarasi #2019gantiPresiden berlangsung di Batam saat ekonomi Batam lemah.
Redaksi.
