News

Ini Uraian Uba Sigalingging Anggota DPRD Batam Terkait Kenaikan Tarif Listrik Batam

FAKTAAKTUAL.COM, BATAM – Ini uraian Uba Ingan Sigalingging melalui akun facebooknya pada hari Kamis 1/2/2018. Terkait jawaban Komisi II mengenai kenaikan tarif Listrik dikota Batam.

“Kami menerima banyak sekali keluhan terkait dengan kenaikan tarif Listrik di Batam. Kami dari Komisi II DPRD kota Batam sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PLN Batam, Bank Indonesia (BI) Kepri dan BPS. Sampai saat ini data-data yang kami minta kepada pihak PLN Batam terkait kenaikan listrik tersebut, dengan mengirim surat sebanyak dua kali belum di jawab. Mudah-mudahan berita ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat terkait kenaikan tarif listrik di Batam”.

Uba-Ingan-SigalinggingS.Sn-Komisi-IV-DPRD-Batam
Uba-Ingan-SigalinggingS.Sn-Komisi-IV-DPRD-Batam

METRO | Kamis 01 Februari 2018, 12:29 WIB
Menguak Akal-akalan bright PLN Batam Menaikkan Tarif

Kantor bright PLN Batam di Batam Centre Jalan Engku Putri (Foto: Batamnews)
BATAMNEWS.CO.ID, Batam – Kenaikan tarif listrik bright PLN Batam diduga akal-akalan semata. PLN Batam beralasan kenaikan tarif listrik karena kerugian.

Informasi yang diperoleh berdasarkan hasil audit Price Waterhouse Coopers pada tahun 2016, lembaga audit kelas Internasional menyatakan bright PLN Batam tidak sedang sakit-sakitan. Justru untung ratusan miliar rupiah. Ironinya, pada tahun 2017, justru PLN Batam menaikkan tarif hingga 45 persen.

Selain itu, di tahun 2015 ternyata diam-diam bright PLN Batam diam-diam juga menaikkan biaya adodemen kepada pelanggan sekitar 30 persen lebih.

“Berdasarkan lembaga audit PWC, bright PLN Batam dinyatakan untung,” ucap Uba Ingan Sigalingging, anggota DPRD Batam, kepada batamnews.co.id, baru-baru ini.

Wali Kota Baram H.M. Rudi, tidak setuju dengan kenaikan tarif listrik Kota Batam.
Wali Kota Baram H.M. Rudi, tidak setuju dengan kenaikan tarif listrik Kota Batam.

Kenaikan tarif 45 persen ternyata tidak melalui proses yang matang dan merupakan kebijakan terburu-buru dari Pemerintah Provinsi Kepri.

“Gubernur dan DPRD Provinsi tidak melalukan analisis terhadap laporan keuangan dan Audit dari PWC,” ucap Uba.

Menurut Uba, keuntungan bright PLN Batam mencapai Rp 200 miliar di tahun 2016. Namun saat DPRD Batam meminta datanya, bright PLN Batam mengelak.

“Komisi II DPRD Batam sampai dua kali mengirim surat untuk meminta data ke PLN, tapi hingga saat ini tidak pernah ditanggapi,” ucapnya.

Anehnya lagi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Batam, ramai-ramai menyetujui kenaikan tersebut di tengah himpitan ekonomi yang menerpa masyarakat Batam.

Dalam kesempatan itu hadir Kapolda Kepri Sam Budigusdian, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen Fachri, Kabinda Kepri, Wakil Ketua DPRD Kepri Amir Hakim Siregar, perwakilan Kejati Kepri dan anggota FKPD lainnya. Hadir juga Wali Kota Batam HM Rudi, pimpinan DPRD Batam dan Direktur bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura.

Kabarnya, hanya Wali Kota Batam Rudi yang keberatan dengan keputusan tersebut, sedangkan para pejabat yang hadir kala itu satu suara, setuju kenaikan tarif listrik.

Bahkan Rudi dalam sebuah kesempatan meminta warga Batam menggugat keputusan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, yang merupakan sekondannya di Partai Nasdem itu.

Direktur bright PLN Batam, Dadang Kurniadipura usai rapat itu tampak semringah. Ia mengatakan kenaikan tak dapat dihindari mengingat PLN di bawah pimpinannya merugi RP 30 miliar.

Uba-Ingan-SigalinggingS.Sn-Komisi-IV-DPRD-Batam

Picu inflasi

Kenaikan tarif listrik PLN Batam ini tentu saja akan memicu inflasi. Di bulan Januari hingga Agustus 2017 inflasi mencapai 5 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi anjlok hingga 2,2 persen di akhir tahun lalu.

“Kenaikan tarif PLN menyumbang inflasi 1,2 persen,” ucap Eko Waluyo, saat hearing di Komisi III DPRD Batam pada 25 September 2017 lalu.

Badan Pusat Statistik Kota Batam juga memperkirakan, Batam akan dilanda inflasi dari kenaikan tersebut.

Dari informasi yang didapatkan batamnews.co.id, PLN Batam ternyata juga menginvestasi 500 MW di 8 daerah seperti di Pontianak sekitar 4 x 25 MW, Nias sekitar 1 x 25 MW, Belitung sekitar 1 x 25 MW.

“Ternyata Bank Indonesia dan BPS tidak dimintai pendapat oleh Gubernur saat membahas rencana kenaikan tarif listrik beberapa waktu lalu.

Uba ikut kaget dengan kondisi tersebut. Ia menduga ada sebuah rencana terstruktur dan sistematis agar tarif listrik lolos dengan mulus.

Menurut Uba, kecurigaannya terhadap tidak adanya analisis Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam menaikkan tarif listrik juga patut dipertanyakan.

Apalagi beberapa kali DPRD Kota Batam meminta hasil pertimbangan dan analisa gubernur, namun tak dipenuhi.

“Kita beberapa kali minta, tapi tak dikasih, surat pertama hingga surat kedua, tidak ada tanggapan,” ucapnya

Pihak PLN Batam ternyata juga seolah-olah menutup diri sembari melakukan lobi-lobi khusus ke pihak-pihak tertentu untuk memuluskan kenaikan tarif listrik. Sejumlah orang bergerilya. Mulai dari LSM hingga pihak media pun didekati.

“Bahkan warga dan ormas hingga media yang kerap menentang pun tunduk,” ujar sebuah sumber.

DPRD Batam ternyata juga pernah meminta mengenai laporan keuangan atau auditor dari Price Waterhouce Coopers terkait kondisi keuangan bright PLN Batam.

“Komisi II DPRD Batam menilai PLN menutup diri dan tidak transparan. Kata siap memberikan data yang diminta,” ujar Uba. Tak heran, DPRD Batam pun merasa diacuhkan.

Photo, Uba Ingan Sigalingging Anggota DPRD Kota Batam.
Photo, Uba Ingan Sigalingging Anggota DPRD Kota Batam.

Investasi PLN Batam

Selain itu menurut informasi, bright PLN Batam ternyata juga diketahui menyetorkan modal ke PT MEB tahun 2013. bright menyetorkan modal sebesar Rp 56,2 M pada PT MEB sehubungan dengan proyek combined cycled power plant. Penambahan penyertaan modal tersebut tidak mengubah persentase kepemilikan saham.

“Pertanyaannya kenapa tidak dikonversi ke share PT PLN B yang ada di PT MEB,” ucapnya.

Selain ke PT MEB, ada juga setoran modala ke PT DEB tahun 2010. Modal yang disuntikkan mencapai Rp 21,4 miliar.

Suntikan modal PLN Batam ke sejumlah perusahaan itu diantaranya. Untuk pembangkit listrik tenaga gas atau mobile plant (PLTG/MPP) dengan total daya 500 Megawatt (MW) yaitu di Lombok (2×25 MW) mulai operasi sejak 27 Juli 2016, MPP Air Anyir–Bangka (2×25 MW) beroperasi per 13 September 2016, MPP Tarahan–Lampung (4×25 MW) operasi pada 29 September 2016, MPP Nias (1×25 MW) mulai operasi pada 31 Oktober 2016, MPP Pontianak (4×25 MW) beroperasi per 8 November 2016, MPP Balai Pungut–Riau (3×25 MW) operasi pada 13 Nopember 2016, MPP Suge–Belitung (1×25 MW) operasi sejak 22 Nopember 2016, Paya Pasir Medan 3×25 MW yang baru masuk ke sistem kelistrikan Medan unit 1 9 Desember 2016, unit 2 13 Desember 2016, dan terakhir unit 3 16 Desember 2016,” ucap legislator berlatar belakang aktivitis tersebut.

Uba menyatakan, investasi ini dilaksanakan PT PLN Batam dengan menggandeng PT GE Operation Indonesia sebagai Main Contractor dan PT Pembangunan Perumahan, Tbk sebagai Sub Contractor untuk proses kontruksinya konon nilai Investasi sebesar 8 T dan pertanyaannya adalah bagaimana skema pendanaan antara PT PLN B dengan PT GE Operation Indonesia apakah murni dari PT PLN Batam.

Photo, Kantor PLN Batam yang tanpak mewah dan gagah.
Photo, Kantor PLN Batam yang tanpak mewah dan gagah.

“Hal ini serta bagaimana kinerja dari MPP tersebut mengingat MPP tersebut sudah beroperasi (apakah Laba atau Rugi), kalau laba pasti akan berdampak kepada Laba PT PLN B, namun kalau operasi MPP itu rugi, kerugian tersebut akan ditanggung oleh PT PLN Batam dan ini akan berdampak kepada kerugian PT PLN B secara konsolidasi,” ungkapnya.

Investasi ini dilaksanakan PT PLN Batam dengan menggandeng PT GE Operation Indonesia sebagai Main Contractor dan PT Pembangunan Perumahan Tbk sebagai Sub Contractor untuk proses kontruksinya konon nilai Investasi sebesar Rp 8 triliun.

“Pertanyaannya adalah bagaimana skema pendanaan antara PT PLN B dengan PT GE Operation Indonesia apakah murni dari PT PLN Batam? Hal ini serta bagaimana kinerja dari MPP tersebut mengingat MPP tersebut sudah beroperasi (apakah Laba atau Rugi), kalau laba pasti akan berdampak kepada Laba PT PLN B, namun kalau operasi MPP itu rugi, kerugian tersebut akan ditanggung oleh PT PLN Batam dan ini akan berdampak kepada kerugian PT PLN B secara konsolidasi,” ucapnya.

Direktur Utama brigh PLN Batam Dadan Kurniapura dikonfirmasi perihal kondisi keuangan bright PLN Batam tidak merespon pesan maupun telepon. Batamnews berupaya mempertanyakan beberapa mengenai kejanggalan-kejanggalan dalam pembahasan serta alasan kenaikan tarif listrik tersebut, namun Dadan tampak enggan merespon pertanyaan yang dilayangkan.(sumber fb : Uba Sigalingging).

Redaksi.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker