FAKTAAKTUAL.COM, JAKARTA – Presiden RI menyoroti penolakan renovasi pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, oleh sekelompok warga. Jokowi menegaskan, bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama.
“Ini masalah intoleransi, saya kira sudah berkali kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Jelas konstitusi kita berikan payung kepada seluruh rakyat,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu 12/2/2020.
Sebagai Presiden, Bapak Jokowidodo sudah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menjamin terlaksananya kebebasan beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu.
“Sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. jangan sampai intoleransi itu ada,” tegas Jokowi.
Ditambahkan, bahwa mestinya pemerintah daerah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi, Jokowi melihat tidak ada langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik Toleransi didaerah Karimun.
“Sudah Saya perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja di Karimun Tanjung Balai, atau masjid yang ada di Minahasa Utara. Harus dirampungkan karena jadi preseden yang tidak baik dan bisa menjalar ke daerah lain,” tutupnya.
Sebelumnya media faktaaktual.com telah memberitakan soal gereja tersebut yang di demo oleh warga supaya tidak melanjutkan pembangunannya, kemudian bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, terpaksa dihentikan karena penerbitan izin mendirikan bangunannya digugat oleh sekelompok warga.
Hingga saat ini belum ada lanjutan pembangunan Gereja Khatolik tersebut menunggu perintah dari Presiden akibat ketidakmampuan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah diderahnya.
Dengan adanya perintah Presiden RI ini, semoga Toleransi Beragama semakin erat di NKRI.
Redaksi.
