FAKTAAKTUAL.COM, MEDAN – Bawaslu Sumut mendapat laporan adanya pemilih yang melakukan dua kali memilih, hal ini dilaporkan oleh warga dan terjadi di Kabupaten Nias Barat. Kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut juga menemukan pelanggaran yang dilakukan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Medan Johor, Sumut, pada pemungutan suara Pemilihan Gubernur Sumut 2018.
Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan, adanya petugas KPPS yang menghalang-halangi masyarakat untuk menggunakan haknya memilih. Seperti halnya kejadian di Medan Johor.
Menurutnya, ada petugas KPPS di beberapa TPS di Kecamatan Medan Johor dan Medan Amplas yang melarang pemilih menggunakan hak pilih karena tak membawa formulir C6.
“Kita dapat info, para pemilih yang tak kebagian C6 itu telah membawa e-KTP sebagai salah satu syarat untuk bisa memilih, tapi petugas masih tetap melarang,” kata Syafrida, kepada Tribun. Rabu 27/6/2018.
“Banyak pemilih di beberapa TPS di sana tak bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur Sumut 2018 kali ini,” ungkapnya.
Syafrida menjelaskan, bahwa laporan yang masuk saat ini sedang diproses lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana dalam kejadian tersebut.
“Laporan tengah diproses, karena sesuai aturan yang ada, menghalangi orang lain dalam menggunakan hak pilih merupakan bisa dikenakan perbuatan pidana,” ungkap Syafrida.
Terkait laporan dari Nias, kata Syafrida, bukan hanya di Nias Barat, tetapi di Nias Selatan juga Bawaslu mendapat laporan bahwa proses pemungutan suara salah satu TPS di Nias Selatan sempat terhenti atau tertunda, lantaran cekcok yang terjadi antar petugas PPS.
“Saat ini tim kami tengah menyusun laporan. Petugas PPS di sana sempat berantam dan menyebabkan proses pemungutan suara jadi terhenti. Tapi kita belum bisa ungkap secara detail masalah apa yang menyebabkan perkelahian antar petugas PPS disana,” jelas Syafrida.
Redaksi.
